Kupang, BINTANG-1.COM/ Kepada seluruh pimpinan perangkat daerah dan jajaran terkait, saya harapkan agar ikuti dan cermati secara baik apa yang menjadi rekomendasi dari KPK. Optimalkan anggaran dengan baik dan juga optimalkan dampak bagi masyarakat. Dan yang paling penting adalah cegah, jangan sampai ada kebocoran anggaran.” ujar Gubernur NTT
Dengan demikian Ia menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi bersama KPK.
KPK menggelar kegoatan ini untuk Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah. Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Kamis (21/5/2026).
Gubernur buka Rakor Bersama KPK di Kupang
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menegaskan pentingnya seluruh perangkat daerah untuk menjalankan program aturan. mencermati dan menindaklanjuti setiap rekomendasi dari KPK untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.
Perkuar Tata Kelola Pemerintah Cegah kebocoran anggaran
KPK terus memberikan perhatian dan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi NTT, Melki Laka Lena menyampaikan apresiasi atas itu.
Dukungan KPK mendorong penguatan tata kelola pemerintahan & pencegahan korupsi di daerah.
Program harus mengikuti standar yang berlaku sebagai pencegahan Kebocoran Anggaran
Tujuannya supaya tidak terjadi kebocoran anggaran. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mengoptimalkan pelayanan publik.
“Seluruh aktivitas pemerintahan sebenarnya sudah memiliki dasar aturan yang jelas. Tantangan kita sekarang adalah memastikan implementasinya berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Tutup Ruang Kebocoran Anggaran
“Melki mengakui sejumlah aspek pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan belum berjalan optimal seperti, ketentuan, sehingga kebocoranpun bisa terjadi dan inefisiensi anggaran.”
“Banyak sekali parameter pelayanan publik yang belum berjalan sesuai aturan. Pada Akhirnya kebocoran bisa terjadi,” katanya
Motivasi ini untuk memperkuat pengendalian internal dan juga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.
Menurut Gubernur, kehadiran Tim Koordinasi dan Supervisi KPK RI harus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah.
Selain itu, pelayanan publik harus berjalan efektif, transparan, dan bersih dari praktik korupsi.
Komitmen KPK Perkuat Tata Kelola di Daerah
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung, mengajak semua pihak untuk dapat bersama memperkuat komitmen bersama untuk mencegah korupsi di daerah.
“Melalui forum ini kita ingin supaya memperkuat kembali komitmen, karena kita harus terus membangun dan memperkuat kesungguhan dan mencegah korupsi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, fokus utama rapat koordinasi tersebut adalah memastikan kita menutup secara maksimal berbagai ruang yang berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran dan inefisiensi.
“Fokus kita dalam rapat koordinasi ini adalah memastikan kita menutup semua ruang yang berpotensi bocor dan tidak efisien. Tidak boleh ada lagi kebocoran,” tegas Maruli.
Selain , Maruli menyoroti sebagaimana pentingnya optimalisasi belanja daerah dan meningkatkan pendapatan daerah sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan.
Pada intinya NTT optimis untuk bisa memperbaiki tata kelola dengan baik. Dan Gubernur NTT dan seluruh pimpinan perangkat daerah sudah menunjukkan komitmen kuat untuk itu.
Peran Korsub KPK dalam Pengawasan Daerah
Sebagai informasi, Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK memiliki tugas mengoordinasikan penanganan tindak pidana korupsi.
Korsup juga akan melakukan supervisi pencegahannya bersama aparat penegak hukum.
Instansi penyelenggara pelayanan publik, termasuk pemerintah daerah, menjalankan tugas ini bersama KPK
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi NTT menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel demi mendukung pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI Maruli Tua Manurung, Ketua DPRD Provinsi NTT Emelia J. Nomleni, para pimpinan perangkat daerah, dan insan pers menghadiri kegiatan tersebut.
