Alor, http://Bintang-1.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena/ Melki meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten di Alor memperkuat kolaborasi. Tujuannya jelas: meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD di tengah perubahan pola pengelolaan anggaran nasional.
Pernyataan itu ia sampaikan saat memberikan arahan dan meninjau Kantor UPTD Samsat Alor pada Senin, 25 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur menyoroti tiga hal utama. Pertama, rendahnya kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kedua, potensi kebocoran pendapatan sektor perikanan. Ketiga, belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di Kabupaten Alor.
Anggaran Makin Tersentralisasi, Daerah Harus Kreatif
Menurut Melki, perubahan sistem pengelolaan anggaran nasional di era Presiden Prabowo Subianto membuat ruang gerak daerah semakin sempit.
“Sekarang anggaran lebih banyak dikumpulkan di pusat. Lalu programnya dikirim ke daerah dengan peruntukan yang sudah jelas. Ruang improvisasi daerah sangat kecil, sehingga daerah harus kreatif mencari pembiayaan sendiri,” ujar Melki.
Ia menegaskan, pemerintah daerah kini dituntut mengoptimalkan program pusat yang masuk. Selain itu, daerah juga harus memperkuat sumber PAD untuk membiayai kebutuhan pembangunan lokal.
Melki Menyebut Samsat Jadi Tulang Punggung PAD NTT,
Melki menyebut sektor Samsat masih menjadi tulang punggung PAD Provinsi NTT. Dari target PAD sekitar Rp2,8 triliun, sekitar 67 persen berasal dari Samsat. Sementara itu, 78 persen pendapatan Samsat berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB.
Karena itu, ia menilai rendahnya kepatuhan pajak kendaraan di Alor harus segera ditangani.
Gubernur Melki Soroti Data Kendaraan Alor Masih Rendah
Data menunjukkan, jumlah kendaraan bermotor di Alor mencapai 31 ribu unit. Namun, kendaraan yang tercatat membayar pajak baru sekitar 4 ribu unit.
“Kalau jumlah kendaraan besar tetapi yang bayar pajak sedikit, target Samsat pasti sulit tercapai. Kita harus mulai bekerja dengan hitungan yang real supaya strategi pencapaian target jelas,” tegasnya.
Melki menilai masalah utama bukan kemampuan ekonomi masyarakat, melainkan rendahnya kesadaran membayar pajak. Ia mencontohkan, pemilik kendaraan umumnya masih mampu membeli bahan bakar dan rokok. Oleh karena itu, pembayaran pajak seharusnya dapat dipenuhi.
Untuk mendongkrak kepatuhan wajib pajak, Melki meminta Samsat menggandeng pemerintah kabupaten, aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepolisian, dan Jasa Raharja.
Ia mencontohkan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mampu mencapai kepatuhan pajak kendaraan di atas 80 persen. Kuncinya adalah keterlibatan aparat desa dan kelurahan.
“Kalau di satu kampung masyarakat lebih dengar ustaz, libatkan ustaz. Kalau lebih dengar pendeta, minta pendeta ikut menyampaikan. Pendekatan sosial seperti ini harus dipakai,” jelasnya.
Selain itu, Melki meminta proses mutasi kendaraan berpelat luar daerah dipermudah. Dengan begitu, kendaraan yang beroperasi di Alor dapat segera beralih menjadi pelat NTT dan membayar pajak di daerah.
Melki juga menyoroti potensi kebocoran PAD di sektor perikanan. Ia meminta seluruh hasil laut dari perairan Alor wajib tercatat dan distempel keluar dari daerah asal produksi.
“Jangan sampai ikan diambil dari Alor tetapi pencatatannya dilakukan di daerah lain. Semua hasil laut yang keluar dari Alor harus tercatat di sini,” tegasnya.
Pada sektor kehutanan, Melki mendorong pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti madu dan serai wangi. Menurutnya, masyarakat harus mendapat manfaat ekonomi agar mau menjaga hutan.
“Kalau masyarakat diminta menjaga hutan tetapi tidak mendapat manfaat ekonomi, tentu sulit. Karena itu sekarang hutan juga harus punya nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar,” katanya.
Target Samsat Alor Naik 102 Persen
Kepala UPTD Samsat Alor Cornelis Adoe melaporkan, target penerimaan PKB tahun 2026 naik signifikan menjadi Rp23,5 miliar. Angka ini naik 102 persen dibanding tahun sebelumnya.
Pada 2024, realisasi mencapai Rp8,4 miliar dari target Rp9,4 miliar atau 88 persen. Sementara pada 2025, realisasi mencapai Rp9,3 miliar dari target Rp11,6 miliar atau 80 persen.
Hingga 22 Mei 2026, realisasi penerimaan sudah mencapai Rp3,87 miliar atau 16,5 persen dari target.
Cornelis mengakui, keterbatasan pegawai dan jaringan internet masih menjadi kendala. Saat ini, Samsat Alor hanya memiliki 14 pegawai untuk melayani wilayah luas hingga Pantar dan pulau-pulau lainnya.
Meski begitu, Samsat Alor terus melakukan sosialisasi dan mengembangkan sistem pelayanan digital bersama Jasa Raharja. Aplikasi pelayanan yang dikembangkan di Alor rencananya akan dipakai di seluruh wilayah NTT.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, Ketua DPRD Kabupaten Alor, pimpinan OPD Kabupaten Alor, serta sejumlah kepala dinas Provinsi NTT.
#AyoBangunNTT
Penulis – Foto: Yoseph Purek
