Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, meminta seluruh kepala daerah di wilayahnya segera menuntaskan persoalan lahan, perizinan, dan kesiapan teknis pembangunan Sekolah Rakyat.
Hal ini menyusul kesiapan anggaran sebesar Rp250 miliar per sekolah dari pemerintah pusat.
Penegasan tersebut disampaikan Melki dalam rapat bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Robben Rico, serta para bupati dan wali kota se-NTT di Ruang Kerja Gubernur, Kamis (30/4/2026).
“Dana sudah siap. Tapi kalau persyaratan tidak kita penuhi, pembangunan tidak bisa jalan. Karena itu saya minta semua kepala daerah segera benahi kekurangan masing-masing,” ujar Melki.
Rapat tersebut membahas implementasi Sekolah Rakyat di 22 kabupaten/kota di NTT, dengan fokus percepatan pada delapan lokasi prioritas yang ditargetkan segera memasuki tahap konstruksi.
Melki menegaskan, kendala utama saat ini bukan pada anggaran, melainkan kesiapan daerah, khususnya legalitas lahan dan kelengkapan administrasi.
“Kita tidak boleh terlambat hanya karena dokumen. Uang Rp250 miliar per sekolah sudah tersedia, tinggal kesiapan kita di daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan Sekolah Rakyat akan memberikan dampak langsung, termasuk membuka akses pendidikan bagi sekitar 1.080 anak pada tahap awal, sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah.
Sementara itu, Robben Rico menjelaskan pemerintah pusat telah menetapkan sekitar 140–143 lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tahap ketiga secara nasional. Sejumlah daerah di NTT yang masuk dalam daftar tersebut antara lain Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Manggarai Timur, Sikka, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Ngada.
“Kami sudah kirim surat ke bupati dan wali kota. Semua catatan harus segera ditindaklanjuti, terutama terkait sertifikat lahan dan KKPR,” jelas Robben.
Ia menegaskan bahwa dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan syarat mutlak sebelum pembangunan dimulai.
“Kalau dokumen belum lengkap, konstruksi tidak bisa jalan. Karena itu kami minta kepala daerah bergerak cepat dan langsung koordinasi dengan tim teknis,” katanya.
Dalam pemaparan teknis, sejumlah kendala di lapangan masih ditemukan, mulai dari persoalan lahan, akses jalan, hingga ketersediaan air bersih.
Di Kabupaten Sikka, misalnya, masih terdapat bangunan lama milik pemerintah di atas lahan yang direncanakan sehingga perlu segera dibongkar. Di Manggarai Timur, sebagian lahan masih dalam proses sertifikasi.
Sementara di Sumba Barat Daya, ketersediaan air bersih menjadi perhatian utama karena sekolah akan menampung sekitar 1.000 hingga 1.500 orang dengan konsep berasrama.
“Kalau air tidak cukup, ini bisa jadi masalah besar,” ujar Robben.
Di Sumba Timur, akses jalan menuju lokasi masih sempit dan perlu diperlebar. Sedangkan di Ngada, infrastruktur dasar relatif tersedia namun tetap membutuhkan penguatan kapasitas air.
Rapat tersebut juga menghasilkan sejumlah langkah konkret yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah daerah, di antaranya penyelesaian sertifikat lahan, dokumen KKPR, penyediaan akses jalan, serta jaminan ketersediaan air bersih dan listrik.
Selain itu, pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran dalam APBD serta membentuk tim teknis bersama Dinas Sosial, PUPR, dan Kemensos guna memastikan seluruh persyaratan terpenuhi dan memantau progres di lapangan.
“Koordinasi harus langsung, jangan berjenjang terlalu lama. Semua harus bergerak cepat,” tegas Robben.
Bagi daerah yang belum masuk dalam delapan lokasi prioritas, pemerintah pusat tetap meminta kesiapan dokumen dan lahan agar dapat masuk pada tahap berikutnya.
Menutup rapat, Melki menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto dan menjadi peluang besar bagi NTT untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
“Ini bukan sekadar bangun sekolah, tapi investasi masa depan anak-anak NTT. Kalau kita cepat, manfaatnya besar. Tapi kalau kita lambat, kesempatan bisa lewat,” pungkasnya.***